Uncategorized

Kendala Yang Sering Ditemui Waktu Membuat Perusahaan

Written by Ackle · 4 min read >

Salah satu fase perlu untuk mengawali dan mengembangkan usaha kamu adalah kala kamu mengambil keputusan untuk mengakibatkan perusahaan atau badan usaha. Kebutuhan ini lahir umumnya dengan memandang pada keperluan usaha kamu sendiri. Kebutuhan ini pada lain untuk melacak modal tambahan bagi usaha kamu maupun mengikuti tender di instansi pemerintahan dan yang paling utama adalah mengantarai urusan usaha dan urusan pribadi.

Bentuk badan usaha bermacam-macam, ada yang berbadan hukum, ada terhitung yang tidak berbadan hukum. Untuk yang berbadan hukum Anda bisa memilih mengakibatkan Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.

Sementara yang tidak berbadan hukum pilihannya adalah Persekutuan Komanditer, atau yang dikenal dengan Comanditaire Venootschap (CV), Persekutuan Perdata, Firma, Perusahaan Perorangan (PO), dan Usaha Dagang (UD). Semua badan usaha di atas miliki karakteristik sendiri, tetapi berdasarkan pengalaman Easybiz, mengakibatkan PT dan CV merupakan 2 (dua) opsi yang memadai terkenal di kalangan pelaku usaha.

 

Jika mengalami ada masalah untuk mengurus pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, kamu bisa menghubungi Easybiz untuk solusi terbaik yang legal dan tepat.
Meski kesadaran mengakibatkan perusahaan sudah ada, tak jarang kendala-kendala berikut mencegah niatan mereka yang menghendaki mengakibatkan perusahaan atau badan usaha.

 

 

Kendala Perizinan Usaha

Tidak sedikit pelaku usaha yang tetap belum mengerti betul jenis perizinan usaha yang diperlukan untuk bisnisnya. Salah satu aspek yang berpengaruh adalah banyaknya jenis izin usaha yang ada di Indonesia dan tiap-tiap miliki tahapan dan beberapa syarat yang bisa jadi tidak serupa satu mirip lain. Sebagai gambaran Anda bisa terhubung web Badan PTSP DKI Jakarta, ada 27 bidang di dalam menu Perizinan. Dalam menu Perizinan di bidang Perdagangan sendiri, terkandung kurang lebih 62 jenis izin usaha. Belum menu perizinan di bidang-bidang lainnya. Ini baru di wilayah Jakarta. Di tempat lain kemungkinan item perizinannya bisa lebih banyak.

 

Contoh lain apabila Anda mengambil keputusan untuk berbisnis di bidang konstruksi yang butuh izin spesifik yakni IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi). Disini Anda tidak bisa langsung mengurus IUJK meski sudah miliki akta pendirian PT dan surat pengesahan badan hukum. Ada dokumen-dokumen legalitas yang wajib kamu persiapkan lebih-lebih dahulu, diantaranya:

 

BPJS Ketenagakerjaan;

-SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan);
-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Badan;
-TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
-UUG (Undang-Undang Gangguan) atau HO;
-PKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak);
-(Sertifikasi Keterampilan) atau SKA (Surat Keterangan Keahlian); dan
-SBU (Sertifikasi Badan Usaha).

Ketidaktahuan ini bisa mengakibatkan kamu malah mengurus izin usaha yang tidak diperlukan atau malah izin usaha yang tidak benar mirip sekali. Jika hal ini berlangsung pastinya tidak efisien secara kala dan biaya. Karena ketidaktahuan ini juga, pada beberapa kasus, ada pelaku usaha yang tidak benar strategi di dalam mobilisasi bisnisnya secara legal.

 

Misalnya, kamu menghendaki mendirikan perusahaan biro perjalanan wisata (travel) dan perdagangan pakaian. Kemudian kamu mendirikan PT (Perseroan Terbatas) dan memasukkan ke dua bidang usaha ini di dalam akta pendirian PT anda. Namun ternyata kala mengurus perizinan usaha, kamu baru mengerti bahwa ke dua bidang usaha ini memanfaatkan izin usaha yang berbeda. Biro perjalanan wisata butuh izin usaha yang bernama TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), kala perdagangan busana butuh izin usaha berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

 

Dalam praktik di lapangan, kamu bakal terkendala mengurus ke dua izin usaha ini gara-gara untuk bidang usaha pariwisata sebaiknya tidak disatukan di dalam 1 (satu) akta perusahaan yang mirip dengan bidang usaha perdagangan. Selain itu, kamu tidak bisa miliki TDUP dan SIUP untuk 1 (satu) nama PT secara bersamaan. Disini kamu berkenan tidak berkenan wajib membuat perubahan akta pendirian perusahaan kamu agar kamu bisa miliki tidak benar satu berasal dari izin usaha tersebut. Kalau begini, kamu wajib keluar ongkos ekstra untuk membuat perubahan akta dan kala terbuang percuma.

 

Untuk menangani kendala pertama ini, ada baiknya kecuali kamu mengerti lebih-lebih dahulu usaha anda. Jika usaha kamu adalah sesuatu hal yang baru, kamu wajib mengetahui karakter berasal dari usaha berikut agar bisa mengidentifikasi jenis izin usaha yang kamu butuhkan. Misalnya, kamu menghendaki berbisnis iklan lewat fasilitas layar LCD yang menempel di body kendaraan layaknya mobil dan truk. Disini kamu bisa mengurus SIUP sebagai izin usaha kamu gara-gara basic berasal dari usaha kamu adalah jasa periklanan.

 

Kendala Domisili Usaha

Sebuah badan usaha wajib miliki domisili usaha. Apalagi di beberapa tempat sudah tidak bisa kembali memanfaatkan tempat tinggal tinggal sebagai domisili. Jika badan usaha yang kamu dirikan berupa PT (Perseroan Terbatas), kewajiban ini ditegaskan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”).

Domisili usaha yang legal di wilayah yang representatif bisa menciptakan persepsi positif bagi calon klien dan calon partner pada perusahaan anda. Dan yang terpenting, ada domisili usaha bagi badan usaha diperlukan untuk mengurus dokumen-dokumen legalitas yang diperlukan oleh perusahaan anda. Alamat domisili usaha memang bakal tertera di dalam tiap-tiap dokumen legalitas perusahan, menjadi berasal dari SKDP sampai TDP. Kedua alasan ini setidaknya bisa memotivasi kamu untuk secara bijak memilih domisili usaha yang pas bagi usaha anda.

 

Sebagai tambahan, di dalam memilih domisili usaha sebaiknya kamu memanfaatkan bangunan yang peruntukannya memang untuk tempat usaha. Jenis peruntukan ini bisa kamu memandang di dalam dokumen IMB (Izin Mendirikan Bangunan) berasal dari bangunan tersebut. Memang di beberapa tempat tetap diperkenankan memanfaatkan tempat tinggal tinggal sebagai domisili usaha, tetapi memilih bangunan dengan IMB yang peruntukannya tempat usaha bakal jadi cara antisipatif bagi keberlangsungan perusahaan anda.

Misalnya di wilayah Depok di awalnya bisa memanfaatkan tempat tinggal sebagai tempat usaha. Namun sekarang, berdasarkan pengalaman Easybiz, meskipun memanfaatkan rumah, peruntukan yang tertera di dalam IMB nya wajib untuk tempat usaha. Jadi daripada sewaktu waktu Pemerintah Daerah setempat membuat perubahan kebijakannya yang berujung pada keharusan kamu melacak domisili usaha lain, cara antisipatif di atas bisa jadi opsi anda.

 

Penentuan Bidang Usaha

Kendala ini terkait erat dengan kendala pertama yakni soal perizinan usaha. Oleh gara-gara itulah, kamu wajib memilih bidang usaha dengan pas agar kamu tidak tidak benar di dalam mengidentifikasi izin usaha yang kamu butuhkan. Ketika kamu sudah mengerti apa saja bidang usaha yang menghendaki kamu jalankan, ada 2 (dua) hal yang sebaiknya kamu perhatikan.

Pertama, terkait dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Jika kamu merencanakan mendirikan perusahaan berupa PT lokal, maka kamu wajib memperhatikan KBLI. KBLI terhitung wajib diperhatikan oleh jenis badan usaha lainnya layaknya CV. Adanya KBLI ini bakal mendukung kamu mengidentifikasi izin usaha yang bakal kamu butuhkan untuk PT yang kamu dirikan. KBLI secara lengkap diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Kedua, terkait DNI (Daftar Negatif Investasi). Jika Anda merencanakan mendirikan perusahaan dengan melibatkan modal asing, maka memperhatikan KBLI saja tidak cukup. Anda terhitung wajib memperhatikan DNI (Daftar Negatif Investasi). Modal asing adalah modal yang berasal berasal dari orang WNA (Warga Negara Asing) dan/atau perusahaan asing (perusahaan yang didirikan bukan dengan hukum Indonesia). Ketika perusahaan kamu melibatkan modal asing, pembuatan PT PMA (Penanaman Modal Asing).

 

Kendala Persyaratan Administratif

Kendala ini meliputi beragam beberapa syarat administratif di dalam tiap langkah pengurusan dokumen legalitas perusahaan. Misalnya untuk langkah pengurusan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) dimana kamu wajib mengurus pernah BPJS Ketenagakerjaan atas nama perusahaan anda. Hal ini gara-gara sertifikat BPJS Ketenagakerjaan merupakan tidak benar satu dokumen yang dipersyaratkan kala kamu mengurus SKDP. Selain BPJS Ketenagakerjaan, kamu terhitung wajib sertakan Kartu Keluarga berasal dari Direktur Utama perusahaan anda.

 

Kendala Modal Untuk Mendirikan Perusahaan

Ketika Easybiz berdiskusi dengan startup dan UMKM yang menghendaki mendirikan perusahaan, mayoritas tetap beranggapan bahwa mendirikan perusahaan lebih-lebih PT butuh banyak modal dan biaya. Di di dalam UU 40/2007 memang terkandung keputusan bahwa modal basic sekurang-kurangnya Rp. 50 juta dan 25% berasal dari modal basic berikut wajib disetorkan secara penuh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *