Uncategorized

PP Kehutanan Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Written by Ackle · 57 sec read >

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung memperlihatkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2021 dan PP Nomor 24 tahun 2021 dapat mengganggu program kemandirian kekuatan baru terbarukan (EBT).

Pasalnya, selama ini minyak sawit digunakan sebagai campuran pembuatan bahan bakar ramah lingkungan, layaknya halnya B30 hingga pencapaian B100. Dia menyebutkan, 8 juta ton lebih per tahun dengan pengukuran Fill Rite Flow Meter memproses minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dapat terganggu akibat regulasi pelaksana berasal dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ini diterbitkan.

“Kalau kita memandang luas yang ada, bermakna 2,78 hektare itu diklaim petani dalam kawasan hutan. Seluas 2,78 hektare dikali memproses kebanyakan berasal dari pekebun petani kelapa sawit itu bermakna berpotensi mengganggu rantai pasok 8,006 juta ton CPO petani yang dalam kawasan hutan tadi pada berasal dari keberlanjutan EBT,” kata dia.

PP Kehutanan berikut memuat mengenai pemanfaatan lahan kawasan hutan bagi petani sawit selama 20 tahun. Kemudian pengenaan sanksi administratif bagi petani sawit yang tidak flat serta kasus mengenai Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

“Kenapa? Kalau 2,78 hektare ini tidak clear and clean, tiga pintu penyelesaian persoalan dalam kawasan hutan, miliki izin STDB maka dia cuma bayar iuran kehutanan. Tidak miliki izin maka dia wajib membayar yang namanya denda dan cuma dikasih 25 tahun, atau dalam hutan lindung dibayar ambil memanfaatkan kebunnya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) udah diberi tanda tangan beberapa PP menindaklanjuti UU Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Salah satunya regulasi mengenai penyelenggaraan kehutanan yang termaktub di dalam PP No. 23/2021.

Begitu pula regulasi tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal berasal dari denda di sektor kehutanan itu, diatur di dalam PP No.24/2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *